Urgensi Pembahasan Pembaharuan RKUHP Yang Organik


Jakarta / KOMPSS86TV.com
Menurut Farhan SE, Anggota Komisi I DPR RI, RKUHP saat ini sedang dalam pembaharuan untuk segera di sahkan, KUHP digunakan sebagai handbook hukum pidana, sebab KUHP yang di gunakan saat ini merupakan warisan Belanda, terang Farhan.

Menurutnya ada urgensi pembaharuan KUHP, karena menyesuaikan zaman, KUHP yang di gunakan saat ini di susun pada tahun 1800, kemudian harus berorientasi pada hukum pidana modern, dan menjamin kepastian hukum, pungkasnya.

Ada 5 misi pembaharuan KUHP, yakninnya, Dekolonisasi, ( menghilangkan hukum warisan kolonial ), kemudian Demokratisasi, sebagaimana di tuluskan dalam UUD 1945, kebebasan berbicara, dan berekspresi, serta harmonisasi dan singkronisasi, terhadap 200 undang undang sektoral di luar KUHP, konsolidasi juga moderenisasi.

Di era pemerintahan yang demokratis, partisipasi publik merupakan kunci untuk terciptanya public goverment, proses penyelengara yang terbuka serta pembentukan kebijakan public di pengaruhi aspirasi elemen di luar pemerintahan, terutama kepentingan kelompok di luar pemerintahan, selain DPR.

Lebih lanjut Prof, Hendri Subiakto. SH.M.Si, Guru Besar UNAIR Surabaya menyebutkan dalam diskusi ini, betapa pentingnya membahas KUHP, karena merupakan upaya untuk menghasilkan keputusan, semua informasi yan kita dapatkan dan sebarkan terkumpul yang di sebut al goritma.

Internet di jadikan ajang perang komunikasi untuk mendukung dan membenarkan politik, hoax dan hate speech, jadi senjata perang di media sosial, hoax terbukti menjadi senjata ampuh dalam perang politik di dunia, sebagai pasukan perang komunikasi internet. Pungkasnya.

Di tambahkanya, misi dari RUU KUHP ini adalah Dekolonisasi, Redokofikasi terbuka, sub misi RUU KUHP, aktualisasi, demokratisasi, harmonisasi, moderenisasi, dan partikulararisasi dalam bentuk apresiasi  " the living law", tutupnya.


 ( Basa )

Kompas86tv.com Media Kita Bersama

Komentar