Thenu : Kontraktor RSUD Ukurlaran Siap PTUN Pemda Tanimbar.


Saumlaki // Kompas86tv.com_, Hengky Thenu, SE dari CV. Julian Jaya Pratama pemenang tender proyek pembangunan ruang Radiologi RSUD PP Magrety Ukurlaran kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Keptan), Provinsi Maluku senilai Rp.1,8 Milyar pada bulan Agustus 2021 silam dan sudah 96 persen selesaikan pekerjaan tersebut menegaskan, para kontraktor di Ambon yang mengerjakan proyek DAK fisik reguler bidang kesehatan  pembangunan RSUD Ukurlaran sudah bertemu dan sepakat membawa kasus belum dibayarnya pekerjaan itu lewat jalur hukum.

Kepada wartawan media ini  via telepon seluler, Thenu katakan, 5 penyedia telah sepakat jika Pemda Keptan tidak membayar pekerjaan DAK RSUD pada APBD perubahan, kami akan menempuh jalur hukum. Gugatan terhadap Pemda sudah dikonsultasikan dengan kuasa hukum di Ambon. Bila Pemda Keptan tidak bayar di APBD perubahan tahun 2022 ini, maka kasus penyalahgunaan DAK RSUD Ukurlaran sebesar Rp.22,4 Milyar akan kami sampaikan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Ambon, ungkapnya.

"Awalnya, kami rencananya melaporkan kasus ini ke Bapak Presiden Ir. Joko Widodo, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kejaksaan Agung, KPK, Kapolri dan lembaga kompeten lainnya. Tetapi ada saran, jika kasus ini dibawa ke ranah tersebut daerah berjuluk Bumi Duan Lolat dipastikan akan terkena sanksi dimana DAK dari Pemerintah Pusat dipastikan terhenti. Atas pertimbangan itu, kami memilih membawa masalah ini melalui jalur PTUN", terang Thenu.

Dikatakan, pekerjaan tersisa yang belum diselesaikan oleh CV. Julian Jaya Pratama adalah pemasangan pintu dan lampu listrik. Bahan tersebut, menurut dia, sudah ada di gudang yang dipakai perusahaan di Saumlaki. Kami belum mau pasang sebelum sisa anggaran termin 3 dan 4 sekitar Rp. 400 juta belum dibayar Pemda Keptan. 

Padahal pihak RSUD PP Magrety sebagai PPTK dan Kuasa Pengguna Anggaran telah mengajukan Surat Permintaan Membayar (SPM) pada bulan Mei tahun 2022 lalu, baik proyek tahun 2021 sebanyak Rp. 8 Milyar dan tahun 2020 senilai Rp. 14 Milyar lebih (total Rp. 22,4 M) belum juga dilunasi Pemda. Kami tidak bermaksud ancam, tetapi apabila belum juga dibayarkan di APBDP TA 2022, Pemda Keptan pasti kami gugat di pengadilan. Kerugian material dan immaterial akan kami sampaikan lewat kuasa hukum ke PTUN yang akan sidangkan permasalahan ini, tegasnya.


(Ais Labobar).


Kompas86tv.com Media Kita Bersama

Komentar