5 SPM RSUD Ukurlaran Diterbitkan SP2D, Sisanya Ditahan BPKAD Tanimbar

SAUMLAKI (TANIMBAR) KOMPAS86TV.COM_, 

Tahapan dan proses permintaan serta pencairan anggaran termin ketiga, DAK fisik reguler bidang kesehatan, proyek pembangunan RSUD PP Magrety Ukurlaran di kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Provinsi Maluku yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) Tanimbar diungkap. Sesuai data dari kantor Kantor Perbendaharaan Pelayanan Negara Saumlaki, uang DAK senilai Rp 70 Milyar telah ditransfer 100 persen dari Rekening Kas Negara (RKN) ke Rekening Kas Daerah (RKD) tahun 2020 silam.

Dokter Fully Nuniare, Direktur Utama (Dirut) RSUD PP Megrety kepada media ini melalui telepon selulernya, Minggu (20/11/2022) mengatakan, di bulan Mei 2022 lalu, dirinya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah mengajukan 11 Surat Permintaan Membayar (SPM) termin ketiga pembangunan Mega Proyek ini. "SPM dibuat setelah kami surati BPKAD menanyakan ketersediaan anggaran DAK RSUD Ukurlaran. Sebab uang DAK tersebut ada dan tercatat dalam APBD induk Tahun Anggaran (TA) 2022 Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai lembaran dokumen resmi negara", terang Dirut.

Dikatakan, sebelum SPM diajukan ke BPKAD, telaan hasil pekerjaan pihak kontraktor telah dilakukan oleh PPTK maupun Inspektorat Daerah KKT. Setelah mendapat persetujuan PPTK dan Inspektorat serta kejelasan dari BPKAD bahwa uang DAK RSUD Ukurlaran masih ada, kami ajukan 11 SPM. Dari ke 11 SPM yang disampaikan, hanya 5 SPM yang dikeluarkan SP2D dengan anggaran sejumlah Rp.8 Milyar lebih dan sudah diserahkan ke pihak penyedia (kontraktor). Sementara 6 SPM dengan total anggaran senilai Rp.22,4 Milyar, belum dikeluarkan SP2D. Dokumen 6 SPM tersebut masih ada di BPKAD Kepulauan Tanimbar sejak diajukan pada bulan Mei 2022 sampai sekarang ini, terang Nuniare.

Dijelaskan, ke 6 paket yang SPMnya belum di-SP2D oleh BPKAD adalah pekerjaan Gedung Utama dan Gedung Penunjang RSUD PP Magrety Ukurlaran. Normatifnya, apabila SPM 6 paket pekerjaan yang belum dikeluarkan SP2D, maka BPKAD akan kembalikan SPM tersebut ke RSUD PP Magrety sebagai PPTK dan KPA. Tetapi hingga saat ini, ke 6 dokumen SPM tersebut masih ditahan dan belum dikembalikan BPKAD. 

Yang kami tahu anggaran DAK 22,4 Milyar Rupiah ini masih ada karena tercatat dalam APBD Induk TA 2022 meski kemudian tidak ada lagi pada APBD Perubahan TA 2022. DAK Rp 22,4 M yang belum dicairkan oleh BPKAD, belum diakui sebagai hutang daerah sampai saat ini. Semoga kebiasaan anggaran DAU dipakai bayar DAK atau sebaliknya uang DAK digunakan belanjai proyek DAU tidak menggunakan dana DAK RSUD Ukurlaran, harap Dirut mengakhiri.


(AL/AM).
Kompas86tv.com Media Kita Bersama

Komentar